Sumber menyebutkan, PM Israel Benyamin Netanyahu menelephone Abbas dan mengancamnya jika melakukan pertemuan dengan Misy’al dan membentuk pemerintahan rekonsiliasi, Israel akan menarik keistimewaan yang diberikan kepadanya dan juga anak-anaknya.
Koran Al-Hadaf edisi Senin (20/6) menukil bahwa Netanyahu mengancam Abbas dengan menghentikan identitas VIP, dana pajak dan menarik semua keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang dikelola anak-anaknya.
Sumber juga mengungkap, Abbas menelephone intelijen Mesir dan menyampaikan bahwa Amerika memintanya untuk menetapkan Salam Fayyad sebagai PM pemerintahan rekonsiliasi dan tidak menerima selainnya. Ditegaskan bahwa Amerika akan memblokade pemerintahan jika selain Fayyad menjabat PM.
Sumber menyebutkan, Abbas menginformasikan kepada intelijen Mesir bahwa kantor Presiden Amerika mengancam supaya Abbas tidak menerapkan rekonsiliasi sebab bisa menggagalkan terpilihnya Obama dalam pemilu mendatang.
Mahmud Abbas meminta pihak Mesir untuk menghentikan rekonsiliasi sampai September mendatang, dan ia terkejut dengan penandatanganan Hamas terhadap rekonsiliasi.
Abbas menyatakan kepada intelijen Mesir bahwa ia tidak memprediksi Hamas akan menyetujui langkah rekonsiliasi yang tidak disetujui Amerika, dan kantor Obama memintanya untuk tidak merealisir kesepakatan rekonsiliasi.
Sumber mengungkap bahwa situasi dilematis yang dihadapi Abbas membuatnya berpikir untuk mundur dari semua jabatannya.
Menurut sumber, Abbas sedang memikirkan pengunduran diri setelah tidak mampu merealisir keputusan yang dibuatnya. Pada akhirnya ia ingin melindungi kepentingan pribadi dan anak-anaknya yang akan terkena dampak dijika rekonsiliasi diberlakukan, ungkapnya.
Pengamat politik Palestina, Hani Al-Misri menegaskan, penundaan pertemuan antara Abbas dan Misy’al sampai waktu yang belum ditentukan tidak bisa dimengerti, sebab sebelumnya sepakat bertemu, seharusnya tidak ada pertimbangan yang lebih penting dari rekonsiliasi.
Dalam opini yang dimuat harian Al-Ayyam, Selasa (21/6) Al-Misri menyebutkan ada sejumlah peristiwa yang membuat pertemuan ditunda. Pertama: Datangnya David Hel dan Danis Ros, utusan Presiden Amerika yang menegaskan penolakan kesepakatan rekonsiliasi dan menyeru Palestina menuju PBB, dan jaminan Amerika bagi Palestina untuk memulai perundingan, sementara Abbas menegaskan perundingan atas dasar inisiatif Perancis dan saran Obama, serta inisiatif yang mendukung pembentukan Negara Palestina dengan perbatasan 1967 dan pertukaran sejumlah wilayah.
Kedua, ancaman Menteri Keuangan Israel yang akan menghentikan transfer dana Palestina jika dibentuk pemerintahan, ia akan menyarankan pemerintahan Israel untuk menghentikan transfer secara menyeluruh. Pejabat Israel juga menyatakan, “Tidak mungkin Israel berinteraksi dengan pemerintahan dimana Hamas di dalamnya atau dalam pembentukannya.” Hal ini mendorong jubir pemerintah Ramallah menyatakan, “Realisasi ancaman ini membuat pemerintah tidak mampu memberikan gaji, sebab 2/3 gaji bersandar kepada transfer Israel.”
Ketiga, konsistensi Abbas menetapkan Salam Fayad dan berharap Hamas akan menerima dalam pertemuan puncak, namun Hamas tetap menolak pencalonan Fayad, karena itu menunda pertemuan lebih sedikit dampaknya dibanding menggagalkannya.
Misri menyebutkan, persoalan ini lebih rumit dari apa yang dilihat, mulai pencalonan Salam Fayad atau PM sebab terkait dengan upaya memulai perundingan, dan menerima atau menolak syarat yang diajukan Komite Kwartet.
Pengamat politik ini memaparkan bahwa realisasi dari rekonsiliasi terkait erat dengan perundingan dibandingkan sebab lainnya. Jika perundingan dilakukan, sulit menyukseskan rekonsiliasi, karena itulah kesepakatan rekonsiliasi tercapai setelah revolusi Arab dan pergerakan pemuda, yang menghentikan perundingan dan menggagalkan upaya memulainya kembali. Apabila upaya perundingan dengan Israel dimulai kembali, maka rekonsiliasi Palestina menghadapi rintangan yang membuatnya seakan berada di pusaran angin, seperti yang terlihat. (infopalestina/republika)
Jakarta Time
