Menteri Sosial Salim Segaf saat menyambangi pondok pesantren Darul Istiqamah Maros, Sulsel, Sabtu mengatakan anggaran tersebut terdiri atas dana dekonsentrasi Rp540 miliar, dan perbantuan Rp140 miliar, dan anggaran untuk kelompok usaha bersama (KUBe) Rp430 miliar.
Dengan dana untuk program pengentasan kemiskinan tersebut bersama anggaran di 16 kementrian lainnya ditargetkan mengurangi angka kemiskinan 1,1 juta Kepala Keluarga sampai 2011 dan 3 juta KK sampai 2014. Salim Segaf mengemukakan pada 2014 pengurangan kemiskinan akan ditekan menjadi 8 persen dari 13,33 persen atau sekitar 31 juta jumlah masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan saat ini.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bergerak untuk mencapai itu. Tetapi tidak kalah penting juga semangat dari masyarakat untuk membebaskan diri dari kemiskinan, jangan pasrah,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Salim Segaf juga menyerahkan bantuan KUBe Rp480 juta kepada 22 KUBe kepada tiga daerah masing-masing Kota Makassar Rp140 juta untuk tujuh KUBe, Bantaeng Rp300 juta untuk 15 KUBe, dan Barru Rp40 juta untuk dua KUBe. Ia menyebut setiap KUBe tediri atas 10 KK dengan bantuan Rp20 juta.
“Ini adalah program keluarga harapan, agar orang tua tidak mewariskan kemiskinan kepada anaknya, dan diharapkan keberhasilan satu KK menularkan kepada 10 KK disekitarnya,” ucapnya.
Salim Segaf mengatakan, semua provinsi di Indonesia terakomodir dalam program ini dengan sasaran kepada 125 ribu KK untuk tahun ini. Bahkan, kata dia, ada 50 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk dalam kategori miskin dan tertinggal diberikan program khusus dengan dana yang lebih besar.
“Ada strategi khusus untuk 50 kabupaten/kota termasuk dua kabupaten di Sulsel yakni Jeneponto,” ujarnya dan menambahkan daerah tersebut umumnya kabupaten yang baru dimekarkan.
Sementara Kepala Dinas Sosial Sulsel, Suwandi mengatakan, selain Jeneponto, daerah lain di Sulsel yang masuk perhatian khusus dan Kabupaten Luwu.
“Luwu tetapi itu berdasarkan data Kementrian Kesejahteraan Rakyat, tapi untuk ukuran Dinas Sosial bukan itu,” ucapnya. (antara)
Jakarta Time
